Buaksib.comPersipura Jayapura tidak datang di laga tunda BRI Liga 1 2021/2022 vs Madura United pada, Senin (21/2/2022) kemarin. Tim berjuluk Mutiara Hitam tersebut memiliki alasan kenapa tidak datang. Akan tetapi, ancaman sanksi berat juga harus siap mereka terima.

Persipura Jayapura Dipastikan Tak Ikut Piala Menpora 2021
Persipura Jayapura.

 

Pertandingan Persipura vs Madura United sendiri seharusnya dilaksanakan di Stadion Kapten I Wayan Dipta pada pukul 20.30 WIB. Perangkat pertandingan dan skuat Madura United sendiri sudah datang ke stadion, tapi tidak dengan Persipura.

Sebelum laga digelar, Persipura Jayapura Sebenarnya minta pertandingan ditunda. Akan tetapi, pihak PT LIB tidak mengabulkan permintaan itu. Meski pemain dan ofisial Persipura positif Covid-19, tapi mereka disebut memiliki pemain yang cukup untuk bermain.

PT LIB sudah menyerahkan kasus ini ke Komdis PSSI, tapi belum ada keputusan yang diambil. Akan tetapi, jika mengacu kepada Kode Disiplin PSSI, Persipura mungkin akan mendapat sanksi cukup berat.

Ancaman Sanksi Persipura Jayapura

Tim Mutiara Hitam tersebut terancam mendapat sanksi pengurangan Sembilan poin hingga denda 1 miliar rupiah.

Sanksi tersebut tercatat di pasal 58 kode Disiplin PSSI. Persipura Jayapura terancam pasal yang mengatur tentang tim yang tidak hadir di tempat pertandingan dan menolak untuk bertanding.

“Apabila pertandingan tidak dapat dilaksanakan karena tim yang bersangkutan tidak hadir di tempat pertandingan meskipun sudah dijadwalkan dan diberitahukan sebelumnya secara patut tanpa alasan yang sah, dianggap menolak untuk bertanding dan tim atau klub yang bertanggung jawab dikenakan sanksi dinyatakan kalah 0-3 dengan pengurangan poin (forfeit) dan denda sekurang-kurangnya sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah),” tulis ayat 1 pada pasal 58.

“Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Persipura Jayapura dan klub partisipan Liga 1 atau Liga 2, maka klub bersangkutan dikenakan sanksi dinyatakan kalah (forfeit) dengan pengurangan 9 (sembilan) poin dan denda sekurang-kurangnya sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).” Lanjut ayat 2 pada pasal 58.