Buaksib.comPSSI menyampaikan beberapa ide kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres). Inpres dengan nomor 3 tahun 2019 tersebut tentang Percepatan Pembangunan Persepak Bolaan Nasional. Khususnya, hal yang berkaitan dengan pembinaan usia dini.

Ikuti Inpres, PSSI Sampaikan Usul ke Kemenpora
Iwan Budianto.

 

Usulan dari federasi sepak bola Indonesia tersebut yakni adanya pembinaan pemain di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Mereka lalu diikutkan dalam perlombaan yang akhirnya akan disambut oleh turnamen tahunan ayng sudah ada saat ini. Turnamen tahunan tersebut adalah Piala Soeratin U-17 dan U-19.

Para pemain sepak bola muda yang saat ini menuntut ilmu di bangku SMP nantinya akn diproyeksikan untuk memperkuat Timnas Indonesia di Olimpiade 2032. Turnamen tersebut memang sudah menjadi target yang dincar oleh Presiden Joko Widodo dalam Inpres.

“Kami mengusulkan agar memutar pertandingan yang digelar dari tingkat Kabupaten/Kota di tingkat SMP,” tutur Wakil Ketua Umum (Waketum) PSSI, Iwan Budianto.

“Pemain-pemain pada usia ini kami diharapkan menjadi tulang punggung Timnas Indonesia saat mengikuti Olimpiade 2032,” ucapnya melanjutkan.

PSSI Tak Bisa Bergerak Sendiri

Pendapat tersebut diungkapkan oleh Iwan Budianto karena sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali menyampaikan harapannya. Dia berharap agar Inpres bisa dipercayakan sepenuhnya kepada PSSI. Kemudian nantinya, federasi sepak bola Indonesia tersebut akan menjadi algojo yang bakal merealisasikan Inpres.

“Tentu kami tidak bisa bekerja sendiri. Sebab, kami harus bekerja bersama-sama dengan banyak pihak, terutama salah satunya federasi,” tambah Menpora.

Selain Kemenpora, masih ada 11 Kementerian lain yang juga mendapatkan Instruksi Presiden. Kementerian tersebut adalah:

Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Kementerian Dalam Negeri.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Kementerian Agama.

KementrianAgraria dan Tata Ruang.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Kementrian Keuangan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kementrian Kesehatan.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Maka dari itu, Zainudin Amali berharap agar penerapan Inpres bisa diberikan kepada PSSI.